Lapor Pak Prabowo!!!!Dugaan Ada Permainan Pejabat Lampung Barat, Atas Penerbitan Sertifikat Tanah Di kawasan Hutan Lindung (TNBBS), Mengingat Ketua MPR Ahmad Muzani Pernah Ke suoh Di Masya Pencalegkan DPR RI, Dan Lampung Barat dapil Dia.

Lampung Barat  : Soal adanya temuan penarikan pajak serta sertifikat tanah di Kawasan Taman Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, kinerja  petugas Balai Besar TNBBS di wilayah itu dipertanyakan. 

Temuan adanya penarikan pajak, kepemilikan sertifikat tanah serta setor Janggolan Diakui oleh masyarakat. Dan pengakuan tersebut bermula dari beredarnya video warga yang menunjukan SPPT PBB dan sertifikat tanah.

Selain itu, apakah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mengetahui itu, sementara di wilayah tersebut kelas ada tim pengukur lahan, ada Aparat Desa dan Aparat Kecamatan, lalu program tersebut setidaknya diketahui oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Hal itu Dijelaskan salah seorang Aktivis penggiat Sosial Media Sumarlin, kepada media ini Kamis (13/3/2025).

"Dalam permasalahan pajak dan sertifikat di kawasan ini, kinerja petugas TNBBS di Suoh dan BnS layak dipertanyakan, lalu apakah pihak BPN tidak tahu  disana ada petugas pengukuran lahan, ada aparat desa, dan program pembuatan sertifikat itu artinya diketahui oleh Camat dan pemerintah daerah," ujarnya.

 Lebih lanjut Sumarlin meminta presiden agar meng intruksi kan Kementerian Kehutanan, Kejaksaan Agung dan Mabes TNI, sebab kata dia  yang ditunjuk sebagai tim Satgas TNBBS adalah melibatkan pihak Komando Distrik Militer (Kodim 0422/Lampung Barat) yang saat ini dalam kepemimpinan Letkol Rinto Wijaya.

"Kenapa ada pajak di sana kenapa ada janggolan siapa yang bermain," Imbuhya apa lagi Bupati nya saat ini parosil mabsus Berani pasang  Badan membela para masarakat yang menduduki hutan konservasi di sana 

Sumarlin juga berharap kepada ahmad Muzani selaku ketua MPR,mengingat di masya pencalehkan DPR dulu di dapil ini, bahkan pernah masuk suoh waktu itu, mengingat beliau selaku wakil rakyat Lampung Barat yang berada di jakarta untuk memanggil pihak BPN dan pihak TNBBS serta mempertanyakan soal adanya sertifikat di TNBBS dan segera Berkordinasi dengan Jaksa Agung muda tindak pidana khusus kenapa Ada sartipikat terbit di tanah objek otonomi kawasan dunia itu untuk segera di tindak lanjuti secara hukum. 

Kata sumarlin pak Ahmad Muzani itu wakil masarakat lampung barat yang duduk di dapil ini waktu pileg kemaren,di pilih Rakyat untuk menyampai kan aspirasi masarakat di senayan kepada pemerintah jadi sekali lagi kalau  beliau berkenan tolong sampai kan permasalah TNBBS ini ke Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus, bapak panglima TNi serta kementrian pertanahan serta kementrian Kehutanan bahwa ada penarikan pajak oleh pemerintah kabupaten Lampung Barat serta ada  nya penerbitan Sartipikat di Tanah objek otonomi kawasan Dunia itu yang melanggar undang undang Yang mengatur Kawasan TNBBS tersebut.(red)