Aneh di Lampung Barat, Hutan Lindung Ada Pajak Dan Sertipikat, Sumarlin Mintak Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Turun Ke Suoh, Agar Hutan Lindung Tidak Di Rambah Lagi.

 

Liwa-Soal adanya temuan penarikan pajak serta sertifikat tanah di Kawasan Taman Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, kinerja petugas Balai Besar TNBBS di wilayah itu dipertanyakan, Mengingat himbawan diduga Oleh oknum Anggota DPRD kabupaten Lampung barat dapil Lima dalam musrenbang mengingat kan warga yang menggarap hutan kawasan agar tenang dan tidak boleh menambah lagi, ungkap dia dalam video yang beredar di grup wartawan pada hari kemis 13/3/2024.

Terkait Temuan adanya penarikan pajak, kepemilikan sertifikat tanah serta setor Janggolan Diakui oleh masyarakat. Dan pengakuan tersebut bermula dari beredarnya video warga yang menunjukan SPPT PBB dan sertifikat tanah.

Selain itu, apakah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mengetahui itu, sementara di wilayah tersebut kelas ada tim pengukur lahan, ada Aparat Desa dan Aparat Kecamatan, lalu program tersebut setidaknya diketahui oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Hal itu Dijelaskan salah seorang Aktivis penggiat Sosial Sumarlin, kepada media ini Kamis (13/3/2025).

“Dalam permasalahan pajak dan sertifikat di kawasan ini, kinerja petugas TNBBS di Suoh dan BnS layak dipertanyakan, lalu apakah pihak BPN tidak tahu disana ada petugas pengukuran lahan, ada aparat desa, dan program pembuatan sertifikat itu artinya diketahui oleh Camat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Sumarlin meminta, agar anggota salah satu wakil rakyat dari Lampung Barat yaitu Anggota DPR RI dari Partai PDIP Drs H. Mukhlis Basri, segera berkordinasi dengan pihak Kementerian Kehutanan, Kejaksaan Agung dan Mabes TNI, sebab kata dia yang ditunjuk sebagai tim Satgas TNBBS adalah melibatkan pihak Komando Distrik Militer (Kodim 0422/Lampung Barat) yang saat ini dalam kepemimpinan Letkol Rinto Wijaya.

“Kenapa ada pajak di sana kenapa ada janggolan siapa yang bermain,” Imbuhya.

Sumarlin juga berharap kepada Anggota DPR-RI Drs. H. Mukhlis Basri selalu wakil rakyat Lampung Barat yang berada di Senayan untuk memanggil pihak BPN dan pihak TNBBS serta mempertanyakan soal adanya sertifikat di TNBBS.

“Saya meminta kepada Mukhlis Basri selalu wakil rakyat yang juga putra kelahiran Lampung Barat untuk segera berkomunikasi dengan pihak pihak terkait seperti Kementrian Agraria, Kementerian Kehutanan, Jaksa Agung Muda Jampidsus agar mengusut tuntas dan melakukan penertiban adanya sertifikat dan pajak tanah di Kawasan TNBBS tersebut, saya yakin ada oknum pejabat yang bermain disini,” pungkasnya. (red)